Legalitas ~ Moralitas? #1

Salah seorang teman dulu bekerja di sebuah perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kantornya berada di tingkat unit di mana tingkatan atasnya terdapat kantor area, distribusi, dan pusat. Ia bertugas mengelola database klien perusahaan.

Di dalam divisi kerjanya, kantor distribusi memegang kendali penuh terhadap hardware maupun software yang berhubungan dengan database tersebut.

Suatu saat, ia menemui masalah dengan aplikasi yang digunakannya. Sepertinya karena bug aplikasi. Ia mencoba memperbaiki dengan berbagai cara yang ia ketahui. Tapi belum berhasil mengatasi masalah. Ia pun meminta bantuan pada salah seorang rekan yang berada di kantor tingkat tertinggi (distribusi). Namun bukanlah seorang penentu kebijakan mengenai hardware/software perusahaan.



Solusi yang diberikan oleh rekan tersebut malah membuatnya heran. Ia tidak yakin itu adalah solusi yang tepat karena masalah yang timbul adalah sebuah hal kecil dari sebuah sistem database yang besar. Ia diminta memformat ulang harddisk komputer yang bermasalah tersebut.

Komputer yang digunakan didatangkan dari kantor distribusi yang jaraknya cukup (sangat) jauh. Komputer itu sudah berisi sistem operasi dengan berbagai aplikasi pendukung. Karena sebuah perusahaan besar, ia tidak berprasangka buruk terhadap legalitas software yang ada di dalamnya.

Aplikasi database berbasis desktop dan berjalan di atas platform .NET di lingkungan MS Windows. Suatu sistem aplikasi yang masih asing baginya.

Jika harus memformat ulang, berarti memulai dari awal. Berarti ia harus mengumpulkan keping-keping CD instalasi milik perusahaan. Yang pasti, benda tersebut tidak berada di kantornya. Harus mengembara jauh untuk mengambilnya. Itu pun belum tahu pasti harus meminta pada siapa.

Akhirnya ia memutuskan untuk membiarkan bug tersebut tetap ada di sana. Tentunya dengan konsekuensi mengalami sedikit masalah terhadap penggunaan aplikasinya.

Beberapa bulan kemudian ia pindah kota. Pindah perusahaan.
Di tempat yang baru ini, unit kerjanya memiliki kelonggaran kebijakan terhadap hardware maupun software perusahaan. Tidak dipegang penuh oleh pusat.

Suatu waktu, perusahaannya membeli beberapa unit komputer baru. Membeli hardware saja. Tidak termasuk software.

Salah seorang pimpinan di unit kerjanya menginginkan agar komputer tersebut diinstal MS Windows. Sistem operasi yang ia tawarkan tidak/belum disetujui dengan alasan para staf di sana belum terbiasa menggunakan. Maka, ia meminta salah seorang staf lain yang melakukan instalasi MS Windows pada salah satu komputer.

Ia ingin agar beberapa di antaranya tetap memakai GNU/Linux. Ia sudah tahu bagaimana kebijakan pusat mengenai hal ini. Dan ia pun bertekad tidak akan melakukan instalasi MS Windows pada komputer-komputer itu.

Direncanakan bersambung.